JAKARTA, SP – Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyatakan tekadnya untuk memperjuangkan pembatalan pembangunan gedung baru DPR. Dia berjanji akan menggunakan segala kewenangan yang dimilikinya sebagai pemimpin DPR agar setidaknya ada evaluasi atas rencana tersebut. Dia menegaskan, rencana pembangunan gedung baru DPR belum pernah menjadi keputusan resmi di pimpinan DPR.

JAKARTA, SP-Anggota Komisi Hukum (Komisi III) DPR, Ruhut Sitompul, mengapresiasi kerja KPK yang baru menetapkan 26 tersangka lagi anggota DPR 1999-2004 yang terlibat kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur BI, Miranda Goeltom.

Makassar, SP – Pembukaan kran reformasi membuat dunia politik bagaikan lahan baru yang cukup menjanjikan. Pasalnya, para legislator dinilai amat berpengaruh di dalam mewarnai sistem pemerintahan. Pantas saja kalau profesi itu ramai digeluti banyak orang.

Seiring perkembangan itu, pada lain sisi justru pemain politik terkesan dianggap kurang bagus di mata masyarakat. Lantaran mereka sudah terlanjur tersangkut ’pasal’ menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan.

Makassar, SP-Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sulsel, Drs HA Yaksan Hamzah, MS menilai desakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel agar Pemprov menghapus honor Pegawai Negeri Sipil (PNS), masih perlu dikaji lebih jauh mengingat honor bagi PNS yang diberi tugas menangani suatu kegiatan merupakan penghargaan kepada yang bersangkutan.

Makassar  - Tunjangan beras Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebesar Rp. 567 juta, dipertanyakan oleh Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan.

Dalam rapat evaluasi APBD 2010 di Makassar, Jumat, komisi D menilai tunjangan kepada pegawai PSDA Sulsel yang berjumlah sekitar 400 orang terlalu besar dan tidak dianggarkan dalam tahun anggaran berjalan.

JAKARTA,SP.com - Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Golkar (F-PG) Aziz Syamsuddin tak sependapat dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menolak calon ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berasal dari unsur jaksa dan kepolisian.

"Tidak semua polisi, jaksa, ICW dan semua anggota DPR jahat, jangan menggeneralisir ini. Harus kita lihat kriteria secara individu, karena tak jarang institusi kejaksaan itu mempunyai jaksa baik dengan visi dan misi yg tegas.

Saya tidak setuju menggeneralisir ini. Karena saya punya banyak saudara polisi, punya saudara jaksa, banyak keluarga dan sahabat dari ICW, mereka cukup bagus," kata Aziz dalam diskusi bertema 'Mencari Ketua KPK Berani Mati' di ruang wartawan, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/8).

JAKARTA,SP.com - Wakil Ketua DPD La Ode Ida mengaku tidak yakin, Presiden Susilo BambangYudhoyono kembali dijadikan sasaran target oleh teroris. Menurutnya, jaringan teroris di Tanah Air kini tidak lagi seperti yang besar-besarkan selama ini.

"Saya tidak yakin jika masih ada anak bangsa yang akan berbuat tega pada Presiden, dengan menjadikan sebagai targetnya. Saya pikir, informasi tentang teroris ini sengaja diembuskan kembali untuk maksud dan tujuan tertentu," ujar La Ode Ida di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/8), menanggapi curhatan Presiden yang mengaku kembali mendapat ancaman dari kelompok teroris.

MAKASAR,SP- Sektor kepariwisataan di Kota Makassar kian dituntut untuk lebih memberikan perhatiannya  dan meningkatkan kegiatan untuk lebih menarik pariwisata masuk ke Kota Makassar untuk mendukung Tahun Kunjungan Makassar atau Visit Makassar tahun 2011 mendatang. Bahkan dalam jangka setahun ke depan Makassar yang akan menghelat kegiatan nasional sebagai tahun kunjungan ini seharusnya sudah siap menjemput wisatawan baik lokal maupun manca negara dengan berbagai kegiatan pra kegiatan akbar itu dari sekarang.

JAKARTA – SP. Komisi XI dari fraksi partai Demokrat dengan tegas mengkritik keras penggunaan anggaran APBN sebesar 20% untuk alokasi dana program kerja Kementerian Perikanan & Kelautan.

Melalui anggotanya Andi Reza Ali  komoisi iniberpendapat, meskipun panitia anggaran DPR RI sudah menyetujui, fraksi partai Demokrat secara tegas menolak rancangan program kerja menteri Kelautan dan Perikanan sebab tidak memiliki visi dan misi yang jelas.

Alih peran nelayan yang semula berlayar menjadi bercocok tanam maupun soal target di bidang industri perikanan, pemerintah mencanangkan perolehan produksi ikan terbesar di dunia dan menjadikan budi daya lele dan patin sebagai lumbung pemasukan devisa negara di tanggapi ‘hangat’ oleh anggota Komisi XI.

JAKARTA,SP.com - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi mengatakan, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak konsisten dengan perjuangannya saat pemilihan Darmin Nasution sebagai Gubernur Bank Indonesia.

"Ada kejanggalan dalam konsistensi perjuangan PDIP saat pemilihan Gubernur BI," kata Fayakhun, Jakarta, Senin (2/8/2010).

Dia juga menilai, sikap Fraksi PDIP di Komisi XI itu yang memilih Darmin secara aklamasi sangat terasa aneh.

Dia mencontohkan, Maruarar Sirait atau Ara, yang merupakan mantan anggota Pansus Hak Angket Bank Century, "tidak galak" saat pemilihan Gubernur BI di Komisi XI itu.

"Di Komisi XI, Ara ’tidak galak’ dibanding sewaktu menjadi anggota Pansus Hak Angket Bank Century. Itu suatu fenomena," kata Fayakhun.

Melihat gelagat yang tidak sesuai dengan perjuangan Fraksi PDIP itu, dia mempertanyakan sikap PDIP tersebut.

"Kok begini, ada apa dengan Fraksi PDIP. Saya yakin ada perbedaan antara anggota Fraksi PDIP di Komisi XI dengan Fraksi PDIP secara keseluruhan di Paripurna DPR. Tidak singkron sama sekali," katanya.

Makassar, SP- Air sebagai sumber kehidupan utama mahluk hidup di bumi ini, sudah perlu mendapatkan perhatian ekstra, baik dari eksekutif maupun dari Legislatif dan instansi terkait untuk senantiasa urung rembug menghadapi persoalan air tanah. Memang, tak bisa disangkali bahwa air beberapa tahun kedepan akan meninggalkan kita jika tidak segera mendapatkan perhatian. Dengan kian menipis nya debit air yang berada di dalam tanah, yang setiap hari diambil untuk dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari.

JAKARTA,SP.com - Aksi Pong Harjatmo coret- mencoret nampaknya belum berhenti. Atap Gedung Nusantara II DPR bukan yang pertama dan terakhir. Pong masih punya tiga lagi sasaran.

"Sasarannya ada empat," ungkap aktor kelahiran Yogyakarta itu di Obrolan Lansat, Jumat 30 Juli 2010 malam seperti dirilis vivanews.com. lalu di mana Pong kembali beraksi?

""Jangan. Tidak akan saya sebutkan di forum ini," kata dia.

Sama seperti aksi kemarin, Pong akan bertindak sendiri, diam-diam.Hal yang sama disampaikan Pong saat diwawancara tvOne, Jumat malam. Pong mengungkapkan ada tiga lagi sasaran rahasia. Dia hanya memberikan petunjuk."Gedung yang kinerjanya lambat."

Makassar, SP.com - Mantan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Murad Husain, menyoroti sikap sejumlah kandidat yang membayar parpol sebagai kendaraan politik. Menurut dia, biaya kendaraan politik itu akan menjadi beban bagi kandidat yang bersangkutan jika memenangkan pertarungan.

Ia mengatakan, bukan tidak mungkin dalam satu periode pemerintahannya kelak akan dihabiskan untuk bayar utang politik. Tokoh asal Toraja itu mengeluarkan pendapatnya terkait akan dilaksanakannya Pilkada di Toraja Utara.

Murad Husain meminta semua kandidat yang akan bertarung dalam pemilukada Toraja Utara agar mengesampingkan kepentingan pribadi dan kelompok. Ia mengatakan siapapun yang maju, harus memiliki visi membangun daerah.

MAKASSAR,SP.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Sulawesi Selatan memperingatkan akan dampak buruk pengelolaan air bila dilaksanakan pemerintah.

Juru bicara FPKS, Hasanna Lawang, dalam pemandangan umum Fraksi DPRD Sulsel atas rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan air tanah di Makassar, Senin, mempertanyakan keterlibatan pemerintah dalam pelaksanaan perda tersebut.   

"Pemanfaatan air tanah memang perlu dikendalikan dengan perda, tetapi apakah pengelolaannya tidak semakin birokratif. Sementara PDAM yang selama ini diandalkan masyarakat belum maksimal," katanya saat sidang paripurna.   

Sementara Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) dengan juru bicara Muchlis Panaungi mengemukakan pentingnya perda yang mengatur air tanah karena dikonsumsi oleh 80 persen masyarakat Sulsel.

Makassar, SP – Aktifis Aliansi Tokoh Muda Toraja Utara yang menghimpun para pemuda Toraja Utara, kecewa kepada partai-partai seperti Golkar, Demokrat, PDIP dan lainnya, karena tidak mendukung kadernya sendiri untuk maju dalam Pilkada daerah ini.

Menurut Ketua Aliansi Tokoh Muda Toraja Utara, Somba Tonapa, SH kepada wartawan di Makassar, sepertinya ada keraguan partai-partai tersebut dalam mendukung kader sendiri, sehingga mereka lebih mendukung “orang luar.”

''Terus terang kami kecewa kepada partai yang tidak mendukung kadernya,” kata Somba.

Partai yang dimaksud itu ialah Partai Golkar, Partai Demokrat, PDIP, PDS, dan beberapa partai lainnya.
Meski memendam kekecewaan, namun Somba Tonapa berharap banyak supaya Pemilukada nantinya dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar.

Ketua DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sulsel ini mengatakan, supaya Pemilukada berjalan dengan baik nantinya, maka semua elemen masyarakat Toraja Utara memelihara ketertiban dan kedamaian, tidak seperti di Tana Toraja dan beberapa daerah lainnya di Sulsel yang ricuh gara-gara Pemilukada.

MAMUJU,SP.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat (Sulbar) mempertanyakan kinerja Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan BPK yang ditengarai telah melindungi pejabat koruptor yang ada di daerah itu.

Gazali Baharuddin Lopa, anggota DPRD Sulbar,  mengatakan, jika dicermati, kinerja BPKP dan BPK yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Pemprov Sulbar, belum menunjukkan hasil yang diharapkan senin (30/05)

Masalahnya, di lingkungan pemprov ditengarai banyak terjadi penyimpangan anggaran yang nilainya miliaran rupiah, namun hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP dan BPK tidak pernah ada tindak lanjutnya.

"Tidak pernah ada tindak lanjut terkait dugaan pelanggaran hukum pada pengelolaan keuangan di Sulbar," ujarnya menandaskan.

Makassar,SP - DPRD Provinsi Sulawesi Selatan meminta kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Keuangan untuk melakukan evaluasi terhadap Kontrak Karya (KK) pertambangan PT International Nickel Indonesia (PT Inco Tbk) di Sulsel.

Evaluasi mencakup penguasaan lahan, perusakan lingkungan yang  terjadi, kepedulian terhadap lingkungan sosial serta manfaat apa yang sudah diberikan kepada daerah lokasi penambangan, provinsi dan negara, kata Ketua DPRD Provinsi Sulsel, HM Roem di Makassar, Senin.

Setelah 30 tahun lebih keberadaan Inco di Sulsel, kini banyak hal butuh komitmen baru untuk kontrak karya pertambangan agar daerah tidak secara terus menerus dirugikan. "Memang ini butuh proses, tetapi pemerintah Pusat harus melakukan komitmen baru sektor pertambangan, khususnya nikel (PT Inco) di Sulsel," ucapnya.

Makassar, Komisi C DPRD Sulsel meminta Perusahaan Daerah (Perusda) Sulsel menghentikan renovasi pusat perbelanjaan Latanete Plaza Makassar yang berlangsung sejak 14 Desember 2009. Rekomendasi itu dikeluarkan Komisi C DPRD Sulsel dalam rapat kerja dengan Perusda Sulsel di Makassar, Selasa, sebab nota kesepahaman (MOU) yang dijadikan dasar pembongkaran dan renovasi belum ada.    

Pihak Perusda menyatakan pada 14 Desember dilakukan pembongkaran setelah ada MOU. Padahalal saat rapat kerja dengan Komisi C dengan Perusda 21 Desember lalu dikatakan belum ada MOU," kata Sekretaris Komisi C DPRD Sulsel Aryadi Arsal. Dia menilai Perusda telah melakukan pembohongan publik dengan menyebutkan pada rapat tertanggal (21/12) bahwa MOU dengan investor PT Griya Maricaya Gemilang  (GMG) Latanete Plaza sudah ada

PAREPARE -- Pemanggilan petani triliuner H. Alimin oleh DPRD Parepare melalui Komisi III, Jumat 5 Maret, mengungkap adanya dugaan praktik pencucian uang dalam kasus dana parkir Rp 13 triliun di tabungan warga Jalan Gunung Tolong, Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat itu.

Pallawagau, keluarga dekat Alimin menuturkan, dana Rp 13 triliun yang sempat masuk ke tabungan Tahapan Mandiri Bank Mandiri milik Alimin kemungkinan besar milik teroris. "Kami curigai dana itu merupakan aliran dari dalam negeri yang tujuannya moneylaundring (pencucian uang). Itu berdasarkan informasi intelejen," tuturnya.

Setelah melakukan investigasi ke 5 kota besar di Indonesia kepada beberapa nasabah bank Century selama kurang lebih 5 hari,. Pansus akan mengeluarkan kesimpulan hasil investigasinya Selasa (16/2) besok.

"Kesimpulan rapat PPATK hari ini akan kita sinkronkan dengan hasil investigasi nanti. Dan besok kita akan mengambil kesimpulan dari investigasi lapangan," kata Ketua Pansus Century Indrus Marham kepada wartawan usai rapat tertutup dengan PPATK di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/2/2010).