MAMUJU, SP- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Wakil Sulbar, Muh Asri Anas, menyatakan jika pembangunan bandara di daerah Sumarorong, Mamasa, bukanlah hal yang prioritas di Sulbar untuk saat ini. Pembangunan bandara ini sebaiknya ditunda dulu.

Makassar, SP – ”Alam reformasi mengubah hidup saya. Lantaran di momen itulah saya bisa menjadi Wakil rakyat dari Partai Golkar. Untung ada reformasi. Andaikan tetap berkuasa Orde Baru, saya mungkin kesulitan menjadi wakil rakyat.” ucap Nasran Mone mengawali pembicaraan dengan Semangat Pagi di ruang kerjanya.

JAKARTA,SP.com - Hingga kini, usulan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) agar anggota DPR diberi dana rumah aspirasi sebesar Rp 200 juta per tahun, belum terealisasi. Ada saran dari anggota DPD Jhon Pieris agar DPR meniru apa yang dipraktikkan DPD dalam hal pengadaan rumah aspirasi ini.

"Menurut saya, tidak perlu semua anggota DPR mempunyai kantor sendiri di daerah, cukup kantor perwakilan. DPR bisa meniru apa yang diputuskan UU untuk mengikuti cara kantor perwakilan DPD saja, tidak perlu per anggota. Jadi kalau ada kantor perwakilan DPD ada juga kantor perwakilan DPR. Supaya menghemat anggaran," kata Jhon

Jakarta - Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengingatkan pemerintah cq Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemnegpera) agar memperhatikan perumahan bagi masyarakat adat dan masyarakat terpencil serta menyediakan perumahan di wilayah perbatasan. Pemerintah diharapkan memberi kemudahan kepemilikan rumah bagi masyarakat adat, masyarakat terpencil, dan masyarakat di wilayah perbatasan.

Etha Aisyah Hentihu (Maluku) menyinggung perumahan untuk masyarakat adat. “Bagaimana tanggung jawab membangun perumahan untuk masyarakat adat? Kalau lokasi perumahannya di atas tanah adat, bagaimana?” Ia berharap, Pemerintah memberi kemudahan kepemilikan rumah bagi masyarakat adat, selain masyarakat berpenghasilan rendah melalui perencanaan pembangunan yang bertahap.

Papua - Situasi politik dan pemerintahan di Papua memasuki kondisi yang kritis. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Papua Barat mendesak pemerintah pusat untuk mengembalikan UU Otonomi Khusus. Mereka juga meminta DPR Papua untuk mengusulkan dialog antara Masyarakat Papua dengan Pemerintah Pusat, dalam rangka membicarakan masa depan Papua di Indonesia.

“Akhir-akhir ini ribuan rakyat Papua mendesak meminta dialog, kalaupun tidak terjadi dialog, maka adalah referendum,” tegas Sofia Maipauw, anggota DPD dari Papua Barat, yang membacakan laporan reses Juni-Juli dalam Sidang Paripurna ke-18, Selasa (13/7), di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Persoalan buruh menjadi salah satu perhatian Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR. Saat Kunker ke Provinsi Jawa Timur yang dipimpin Ketua Komisi Ribka Tjiptaning (F-PDI Perjuangan), sejumlah anggota Tim mempertanyakan tentang keselamatan dan kesehatan kerja buruh PT Sampoerna.

Sebagai perusahaan besar yang memproduksi rokok, kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan kerja buruh menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Anggota Tim Kunker Nursuhud (F-PDI Perjuangan) menyoroti tidak digunakannya masker dan sarung tangan oleh buruh yang bekerja melinting rokok kretek hingga siap dipasarkan.

“Kesehatan dan keselamatan tenaga kerja yang tidak menggunakan sarung tangan dan masker,” kata Nursuhud

Timika  - Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendesak dilakukan renegosiasi kontrak karya PT Freeport Indonesia lantaran kontrak karya tahap dua yang dibuat pada era 1990-an dinilai sangat merugikan.

"DPD akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang membicarakan kembali persoalan tambang yang ada di Papua. Kita akan dorong renegosiasi kontrak karya Freeport," kata Mervin Sadipun Komber, anggota DPD perwakilan dari Provinsi Papua Barat saat pertemuan dengan jajaran Muspida Mimika di Timika, Rabu.