Makassar, SP-Beberapa orang warga kompleks Perumahan Dosen Unhas, Antang, Manggala, mendatangi DPRD Kota Makassar, Jumat (3/4). Mereka langsung diterima oleh Rahman Pina, anggota Komisi A yang juga anggota dari Dapil Panakkukang dan Manggala.

Makassar, SP-Terkait kasus mark up pengadaan pin legislator Sulsel, Sekretaris DPRD Sulsel, Abdul Kadir, akhirnya bersedia mengembalikan kelebihan dana sebesar Rp 152 juta ke kas daerah.

Makassar, SP-Pembangunan Pasar Pa’baengbaeng sudah rampung, namun menyisakan masalah hukum. Selain dugaan korupsi pemanfaatan lods yang merugikana negara hingga Rp 800 juta, Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar kini tengah menyelidiki
dugaan korupsi pembangunan pasar tersebut yang menelan dana Rp12,5 miliar dari  Departemen Perdagangan tahun 2009.

Mamuju  - Laskar Anti Korupsi Indonesia Sulawesi Barat (LAKI-Sulbar), akan melibatkan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) untuk mengkaji robohnya pembangunan stadion Manakarra Mamuju yang telah menghabiskan dana APBD Rp28 miliar lebih.

Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Wilayah LAKI-Sulbar, Yoga Suwari di Mamuju, Rabu, mengatakan, pembangunan stadion Manakarra, Mamuju yang roboh saat hujan yang terjadi pekan kemarin harus dikaji secara komprehensif oleh tim tekhnis seperti dari IAPI.

Makassar  - Salah seorang mantan Calon Wali Kota Makassar pada pemilihan 2009 Firmansyah Mappasawang membantah dirinya melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan uang UD Rappokalling Motor Amir Junaid.

Tanatoraja - Kepolisian Resor Tanatoraja, Sulawesi Selatan, sedang menyiapkan pengamanan di sejumlah lokasi menjelang pelantikan Bupati setempat.

Kepala Kepolisian Resor Tanatoraja, AKBP Yudi AB Sinlaeloe, di Tanatoraja, Senin, mengatakan, sebanyak dua kompi Brimob diturunkan untuk mengamankan pelantikan bupati terpilih.

SUNGGUMINASA, SP- Pemkab Gowa diharuskan membayar ganti rugi kepada warga terkait lahan sekolah Dasar Inpres (SDI) Pandang-pandang. Hal ini menjadi keputusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, Senin, 16 Agustus, pekan lalu.

Dalam putusan pengadilan yang dibacakan ketua majelis hakim, I Wayan Supartha, Pemkab Gowa dinyatakan kalah. Selain itu Pemkab Gowa diminta mengganti biaya pembebasan lahan itu senilai Rp 128 ribu per meter.

Makassar - Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan  siap melimpahkan kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2004-2005 dengan tersangka Bupati Johannes Amping Situru ke Pengadilan Negeri Makassar.

"Kejaksaan saat ini sedang membuat rencana dakwaan (rendak) untuk tersangka sebelum dilimpahkan ke pengadilan," kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati, Amirullah di Makassar, Senin.

Makassar, SP-Pengunjung sidang di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, pekan lalu, hanyut dalam keharuan. Suasana sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pembebasan tanah lahan Celebes Convention Centre (CCC) jadi hening takkala terdakwa Sidik Salam meneteskan air mata ketika menegaskan dirinya hanya menjadi korban fitnah dalam kasus ini.

Sidik tak kuasa menahan air matanya saat pengacaranya melontarkan pertanyaan terkait proses koordinasi antara dirinya dengan penggarap lahan CCC, Hamid Rahim Sese. “Saya tidak pernah koordinasi dengan dia, maupun melakukan pertemuan secara pribadi dan kedinasan. Saya baru kenal Hamid saat pembayaran lahan dilakukan. Makanya saya katakan bahwa saya ini hanya difitnah," ujarnya sembari meneteskan air mata.

Begitu Kahfi menakhodai PAN Sulsel, jumlah kader PAN di jenjang parlemen meningkat drastis. Sehingga sangat logis jika peserta Musywil III PAN Sulsel memilih Ashabul Kahfi melanjutkan kepemimpinannya sebagai Ketua DPW PAN Sulsel.

Makassar, SP - Sepeniggal KH Jamaluddin Amin, PAN Sulsel kehilangan figur pemimpin yang bijaksana. Pada Musyawarah Wilayah (Muswil) II PAN, Ashabul Kahfi terpilih sebagai sebagai Ketua DPW PAN Sulsel. Makin menjadilah Kahfi sebagai politikus tulen karena ia bukan hanya aktif sebagai anggota parlemen, tetapi sekaligus memimpin partai politik sekaliber PAN. Kahfi tahu persis bahwa PAN sudah telanjur besar ketika dia masuk. Maka konsekuensinya adalah dia harus membesarkan PAN, atau minimal menyamai kondisi ketika partai ini dipimoin oleh sang ayahanda.

PAREPARE — Sedikitnya sembilan kasus korupsi akan menjadi prioritas Kejaksaan Negeri (Kejari) di lima daerah di kawasan Ajatappareng. Penuntasan kasus-kasus itu bakal menjadi kado istimewa di Hari Bakti ke-50 Adhyaksa yang jatuh Kamis 22 Juli, hari ini.
Sembilan kasus itu antara lain, di Parepare, pengadaan alat kesehatan (alkes) Dinas Kesehatan tahun anggaran 2009, pengadaan mobiler dan furnitur Kantor Pelayanan Pajak Pratama, kemudian di Sidrap pengadaan alkes di RSU Nene Mallomo dan GNRHL, lalu di Pinrang, kasus ADD dan PNPM, Enrekang kasus DAK 2007 dan pembangunan sub terminal agro di Desa Sumillan Kecamatan Alla, serta di Barru kasus PNPM Mandiri di Tanete Rilau. Selain kasus korupsi, kasus lainnya yang menonjol adalah narkoba dan perjudian.

Makassar, BKM – Ini peristiwa jarang terjadi. Aparat kejaksaan memeriksa aparat inspektorat. Padahal, kedua instansi ini sama-sama berperan menjalankan pungsi pengawasan dan penegakjan hukum berdasarkan undang-undang.
Bedanya, jika inspektorat melakukan pengawsan secara internal lingkup pemerintah, maka kejaksanaan melakukan pengawasan, baik internal kejaksaan sendiri maupun  secara umum.

Ada kabar dari Kejaksaan Tinggi Sulselbar akan melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Inspektorat Sulsel terkait dengan kasus pin emas anggota DPRD Sulsel. Jika ini jadi dilakukan, ini baru namanya “jeruk makan jeruk”: siapa yang periksa siapa!.
Terkuaknya kasus dugaan korupsi dalam pegadaan pin emas anggota DPRD Sulsel, pada awalnya berdasarkan temuan tim peyidik dari Inspketorat Sulsel sendiri. Inspektorat menemukan selisih gram pada proyek pengadaan pin emas 75 anggota DPRD Sulsel.

Makassar - Pasangan calon bupati-wakil Bupati Tanatoraja, Sulawesi Selatan, Victor Datuan Batara dan Rosina Paloan (Victory) meminta KPU pusat mengusut dugaan kecurangan dalam pemilihan kepala daerah di daerah tersebut.

"Kami minta KPU pusat  membentuk tim independen dan mengambil alih Pilkada putaran kedua di Tanatoraja," ujar juru bicara pasangan Victory, Yunus Pakanan di Makassar, Minggu.

Menurutnya, tim independen tersebut juga sebaiknya mengusut tuntas sebab terjadinya kerusuhan Toraja pasca pelaksanaan pilkada 23 Juni lalu.

Hal  tersebut harus dilakukan sebab masyarakat TanaToraja tidak lagi percaya dengan kredibilitas dan kinerja KPU setempat.

Yunus menambahkan, seluruh pimpinan partai pendukung empat calon lainnya, telah meminta para anggota dewannya untuk melakukan sidang paripurna menolak hasil pilkada.

"23 dari 30 anggota DPRD akan mengajukan mosi tidak percaya terhadap hasil Pilkada Tanatoraja" katanya.

Menurut dia, tim-tim pemenangan lima pasangan calon yang merasa dirugikan dengan hasil rekapitulasi suara sementara , sejak Sabtu (26/6) kemarin  sudah melayangkan surat mosi tidak percaya ke KPU dan Panitia Pengawas (Panwas) pilkada  Toraja.

Yunus menegaskan, jika KPUD Tanatoraja dan Propinsi Sulawesi Selatan tetap memaksakan untuk meneruskan tahapan pilkada maka warga akan menolak dan kasus ini diselesaikan akan secara adat.

"Kecurangan pilkada Tanatoraja  telah merusak tatanan adat istiadat di Toraja,  jika KPUD memaksakan melanjutkan tahapan, maka akan diselesaikan secara adat," katanya (ANT)

Toraja - Tim pemenangan pasangan calon Bupati dan wakil bupati Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, Victor D. Batara-Rosina Palloan (Victory) menyatakan menolak hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) di daerah tersebut.

Koordinator Tim Victory Yunus Pakanan di Makassar, Jumat, mengatakan, penolakan tersebut dipicu adanya dugaan kecurangan dalam Pilkada yang berlangsung 23 Juni tersebut.

"Tim kami mendapatkan temuan politik uang dan penggelembungan suara. Ini terbukti dengan ditemukannya surat suara yang sudah tercoblos di rumah Ketua DPRD Tana Toraja," katanya.

Yunus menambahkan, pihaknya juga meminta penyelenggara pemilu untuk melakukan pilkada ulang dan mendiskualifikasi pasangan kandidat yang melakukan kecurangan.

"Saya minta Bupati Tana Toraja tegas terhadap persoalan ini," ujarnya.

Menanggapi keinginan pilkada ulang Tim Victory, Anggota KPU Sulsel Syamsir Rahim memastikan tidak akan ada pilkada ulang di Tana Toraja.

Menurutnya, semua tahapan pilkada termasuk proses rekapitulasi telah selesai pada sore hari, saat hari H pencoblosan.

"Data sudah ada, jadi saat keributan terjadi pada malam harinya, hasil rekapitulasi masih bisa terselamatkan. Sehingga tidak perlu adanya pilkada ulang," ujarnya.(ANT)

Mamuju - Sejumlah Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat hingga saat ini masih memboikot Daftar Pemilih Sementara (DPS) karena gaji mereka tak dibayarkan, sehingga jadwal tahapan Pilkada di daerah itu berantakan.

Pelaksana tugas Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mamuju, Nahar Nasada, di Mamuju, Jumat, mengaku cemas karena sejumlah PPS yang ada di beberapa kecamatan tetap bersikukuh memboikot Daftar Pemilih Sementara (DPS) karena gaji mereka hingga saat ini belum cair.

"Kami tak bisa memaksa mereka (PPS) untuk menyerahkan DPS tersebut ke KPU karena hak-hak mereka selama tiga bulan masih terabaikan," jelasnya.

Makassar, SP – Lima Ketua DPD II Golkar bermasalah. Masalahnya, kelima ketua tersebut yang periode kepemimpinannya sudah berakhir, masih ingin menalonkan diri kembali menjadi ketua dalam Musda di tiap . Padahal, kelima ketua Golkar tersebut sudah menjadi ketua selama dua periode.

Aturan partai menyebutkan, Ketua DPD Golkar yang sudah menjabat selama dua periode, tidak boleh lagi mengajukan diri menjadi ketua untuk periode yang ketiga. “Kecuali ada pertimbangan luar biasa. Misalnya, ketua incumbent tersebut mempunyai  prestasi yang luar biasa. Tanpa itu, saya kira DPP akan menolak memberikan rekomendasi,” jelas Wakil Ketua DPD Golkar Sulsel Moch. Roem.

MALILI -- Masa kampanye Pilkada di sepuluh kabupaten di Sulsel akan berlangsung 6-19 Juni mendatang. Kampanye akan diawali dengan penyampaian visi-misi di gedung DPRD masing-masing kabupaten dan diakhiri dengan debat kandidat.

Di beberapa daerah, KPU mulai menyusun jadwal kampanye masing-masing pasangan calon. Beberapa KPU bahkan melibatkan kandidat bersangkutan dalam penyusunan jadwal kampanye.
Di Luwu Timur misalnya, KPU mengundang tim pemenangan empat pasangan calon untuk menghadiri rapat pembahasan jadwal kampanye di kantor KPU Kamis, 15 April sian gini.

Pangkep - Beberapa buah baliho yang memajang gambar Gubenur Syahrul Yasin Limpo bersalaman komando dengan salah satu kandidat Bupati Pangkep, Taufik Fachruddin, mulai dipasang di Pangkep.
Seperti terlihat di depan Terminal Pangkep dengan ukuran yang cukup besar sehingga terlihat sangat mencolok bagi siapa saja yang melintas di depan terminal tersebut. Tagline pada baliho itu tertulis kata Lanjutkan,.kata yang dipakai oleh SBY semasa kampanye Pilpres.

Makassar -- Sikap tegas diambil tim dokter yang terlibat dalam pemeriksaan kesehatan calon Bupati dan calon Wakil bupati yang akan mengikuti Pilkada 23 Juni mendatang. Karena tak mengikuti ketentuan, dokter menolak melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap satu pasangan calon dari Toraja yang diagendakan pemeriksaannya, Jumat, 5 Maret kemarin.

Pasangan calon yang batal diperiksa yakni Nicodemus Biringkanae dan Kendek Rante. Tim dokter terpaksa menolak memeriksa mereka lantaran Nico telat datang dan tidak berpuasa sebagaimana ketentuan sebelum pemeriksaan kesehatan.

Peluang Palino Popang untuk mengendarai Partai Demokrat pada pilkada Toraja Utara tahun 2010 semakin kuat. Hal ini disampaikan salah seorang anggota tim 9 yang juga Sekretaris DPC Partai Demokrat Toraja Utara, Jabir Andi Padang.
"Saya mendapat telepon dari teman-teman di Jakarta, Pak Popang sulit tergoyahkan. Tapi DPP masih merapatkannya mengenai hal ini hingga malam," ujar Jabir Andi Padang, kemarin.

Hanya saja, menurut Jabir, pihaknya belum berani memastikan tiga nama lain yang sempat dikirim ke DPP akan tersingkir. Mereka adalah YS Dalipang, Bride, dan Herlina Londong.