DI ujung masa jabatannya yang tersisa bulan ini, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Bambang Hendarso Danuri, tumben, bersuara keras. Jenderal yang murah senyum itu, mungkin karena jengkel, menyebut beberapa ormas bermasalah yang sudah sepatutnya dibubarkan.

SURABAYA,SP.com - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) kembali mengirimkan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Frans Kaisiepo-368 beserta personelnya dalam misi perdamaian dunia di Lebanon pada akhir Agustus mendatang.

Sekitar 100 personel KRI Frans Kaisiepo yang tergabung dalam Satuan Tugas Maritime Task Force (MTF) Kontingen Garuda XXVIII-B/UNIFIL itu, mulai mengikuti latihan pratugas di Pusat Latihan Operasi Laut Kolatarmatim Ujung Surabaya, Kamis.

Kegiatan latihan yang berlangsung hingga menjelang keberangkatan menuju Lebanon itu dibuka Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI Mayor Jenderal TNI Soehartono Suratman.

Hadir dalam kesempatan tersebut Kapuspen TNI Mayjen Aslizar Tanjung, Asops KSAL Laksda TNI Dadiek Surarto, Pangarmatim Laksda TNI Bambang Suwarto, dan pejabat TNI lainnya.

Makassar, SP – Petugas dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan kerugian negara Rp 1 miliar. Kerugian Negara ini muncul dalam proyek Block Grant tahun anggaran 2007.

Kepala Bidang Investigasi BPKP Perwakilan Sulsel Iman Achmad Nugraha mengatakan, temuan ini belum sampai jadi kasus, karena itu pihaknya bersurat ke Kanwil Kemenag Sulsel, isinya minta klarifikasi temuan tersebut.

JAKARTA,SP.com - Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti berpendapat pemerintah telah melakukan suatu bentuk politik uang jika menyetuji pengadaan rumah aspirasi bagi tiap anggota DPR di daerahnya masing-masing.

"Buat saya itu saya tidak setuju kalau itu disetujui Pemerintah, itu lagi-lagi politik uang pada DPR atau DPD agar kekuasaannya tidak diganggu gugat," ujar Ikrar di sela-sela seminar LIPI "Membangun Rumah Indonesia, Memihaki Bangsa Sendiri" di Jakarta, Selasa (3/8/2010).

Menurut Ikrar, para anggota DPR tidak membutuhkan rumah dalam menampung aspirasi masyarakat di daerahnya. Menurutnya, masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya dengan cara lain seperti melalui pewarta atau DPRD.

"Mata rantai DPRD dengan DPR harusnya tidak putus. Tidak ada wilayah saya wilayah kamu, karena ini wilayah kesatuan RI," katanya.

JAKARTA,SP.com - Pernyataan Denny Indrayana Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM, dan Pemberantasan Korupsi,mengundang pertanyaan.

Sebelumnya, di kalangan wartawan tersebar pesan singkat dari nomor Denny Indrayana. Di pesan itu, Denny mengatakan terkait masalah dugaan praktek mafia hukum dalam kepemilikan rekening perwira polisi,

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memanggil Kepala Kepolisian Bambang Hendarso Danuri untuk kembali memperjelas rekening perwira tersebut.

Terkait dengan masalah tersebut Juru Bicara Markas BesarKepolisian Inspektur Jenderal Edward Aritonang menantang Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana untuk membeberkan bukti bila rekening perwira polisi terkait mafia hukum.

Bahkan Edward mempertanyakan status Denny dalam memberikan pernyataan itu.

“Kalau Pak Denny punya bukti, bawa ke kami supaya diungkap bersama,” kata Edward dalam konferensi pers, seperti dikutip dari tempo interaktif Jumat (30/7)

Polri juga mempertanyakan Denny yang mencantumkan jabatannya sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Hukum dan Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.

“Apa status Denny dalam memberi pernyataan itu, semua jabatannya disebutkan di pesan itu,” kata Edward.

Polri itu juga menolak menjelaskan lebih detail mengenai rekening perwira polisi yang diduga mencurigakan itu. Alasannya, membuka informasi rekening ke publik melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008 dan Undang-Undang Pencucian Uang nomor 23 tahun 2005.

“Saya tidak bisa jelaskan nama orang per orang yang mempunyai rekening itu karena undang-undang melarang.

Seperti diberitakan lamanTempo Kamis (29/07) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegur Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Bambang Hendarso Danuri perihal kasus mafia hukum dan kepemilikan rekening janggal milik pejabat Kepolisian.(*)

Beredarnya video seks Ariel dan Luna Maya  , sempat menuai sanksi sosial dari masyarakat. Keduanya dituding telah berbuat zina, karena melakukan hubungan intim tanpa status resmi sebagai suami istri.

Berbagai umpatan dan cacian pun terlontar untuk Ariel, Luna dan Cut Tari . Ketiga artis tersebut resmi menjadi tersangka, meskipun hanya Ariel yang dimasukkan dalam sel penjara. Sedangkan Luna dan Cut Tari tidak jadi ditahan.

Demi membersihkan sanksi sosial di masyarakat, pihak penyidik sempat terpikir untuk meresmikan hubungan Ariel dan Luna sebagai suami istri. Karena sebelum video seks tersebut beredar, Ariel dan Luna diketahui sebagai pasangan kekasih.

"Kami dari penyidik juga punya pikiran seperti itu, bukan dinikahkan, tapi setidaknya bertunangan dulu. Kalau seandainya seperti itu, nanti akan kami beritahu lagi," kata sumber dari penyidik di Mabes Polri, Kamis, 22 Juli 2010 seperti dikutip dari vivanews.com

Sumber itu juga menambahkan, jika nantinya Ariel dan Luna dinikahkan dalam tahanan, pihaknya berharap status sejoli itu bisa lebih baik di mata masyarakat.

JAKARTA--Pemeriksaan terhadap mantan Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri yang sempat menangani kasus Gayus, Brigjen Pol Raja Erizman dan Brigjen Pol Edmon Ilyas dinyatakan selesai. Penyidik tidak menemukan keterkaitan keduanya dengan oknum penyidik yang terlibat dalam kasus tersebut.

Menurut Kabareskrim Polri, Komjen Pol Ito Sumardi, hingga saat ini tidak ditemukan indikasi bahwa mereka terkait unsur pidana. "Tapi mereka dianggap ada kelalaian. Itu  makanya mereka dicopot," ujar Ito saat dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (21/7).

Sebelumnya, kedua jendral berbintang satu tersebut memang sudah dimutasi. Edmond dipindah dari posisi Kapolda Lampung menjadi staf ahli Polri. Sama dengan Raja yang juga digeser dari Direktur III Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri menjadi staf ahli Polri.

Ito mengatakan, mereka tidak terlibat secara substansial dan material. Namun karena dinilai lalai mereka pun kemudian dijadikan terperiksa atas pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin saat menangani kasus Gayus.

Ito pun mengatakan, penyidik tidak menunggu perkembangan lanjutan dari sidang para tersangka kasus Gayus. Pasalnya, dari awal dua perwira tinggi tersebut tak terkait. "Kalau namanya sidang tersangka kalau mereka terkait, mereka sudah masuk dalam pemeriksaan itu," jelasnya.

Sumber: Republika Online

Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika Partai Demokrat menilai langkah tersangka korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum Yusril Ihza Mahendra melaporkan Jaksa Agung Hendarman Supandji ke Mabes Polri keliru.

Menurut anggota Komisi III DPR itu, Jaksa Agung adalah pembantu Presiden sebagaimana kepala kepolisian, sehingga tidak mesti diangkat dan dilantik kembali sebagaimana menteri.

"Sudahlah, Yusril. Tidak usah mendramatisir," kata Ruhut. "Sudahlah, Yusril. Jangan begitu nanti kodok ketawa," kata Ruhut ketika dihubungi, Jumat 2 Juni 2010.

Jakarta - Keputusan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Departemen (sekarang Kementerian) Keuangan dan Bank Mandiri atas kasus hak tagih utang PT Timor Putra Nasional membuat lega pemerintah.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Hadiyanto  mengatakan »Sekarang sengketa hukumnya selesai sudah.”

Dengan kemenangan atas perusahaan otomotif milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto itu Timor tak bisa lagi menagih dana Rp 1,2 triliun di Bank Mandiri yang disita pemerintah pada 1997.

Jakarta - Emotional and Spiritual Quotient (ESQ) milik Ary Ginanjar Agustian sangat terkenal di Indonesia. Namun Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia menilai ESQ Ary melenceng dari ajaran-ajaran agama Islam.

Menurut Wikipedia, Wilayah Persekutuan meliputi Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Inilah fatwa lengkap soal ESQ Ary yang dikutip dari situs www.muftiwp.gov.my:

'Fatwa Berkenaan dengan Kursus ESQ Leadership Training dan Fahaman yang Seumpama Dengannya'

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amidhan mengatakan sampul majalah Tempo yang bergambar babi bukanlah barang haram. "Babi memang haram, kalau gambarnya saja tidak apa-apa," ujarnya ketika dihubungi Tempo melalui telepon, Kamis (1/7).

Menurut Amidhan, gambar sampul baru menjadi masalah apabila memuat gambar badan manusia atau bagian-bagian tubuh yang terbuka. "Itu namanya termasuk dalam pornografi," ujarnya.

Dalam Majalah Tempo edisi 28 Juni-4 Juli, Majalah Tempo menurunkan laporan berjudul "Rekening Gendut Perwira Polisi". Dalam covernya, Tempo memberi ilustrasi dengan gambar celengan babi. Cover ini kini dipersoalkan Mabes Polri karena dianggap menghina institusi Polri.

Toronto: Pesawat Kepresidenan A330-300 yang membawa rombongan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani tiba di Bandara Internasional Pearson, Jumat (25/6) pukul 07.50 waktu setempat atau pukul 18.50 WIB. Perbedaan waktu antara Toronto dan Jakarta adalah 11 jam lebih lambat. Meskipun matahari bersinar cukup terik karena sedang musim panas di Toronto, namun udara tidak begitu panas. Cuaca berkisar antara 25 derajat celcius.

Di bandara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disambut Duta Besar Indonesia untuk Kanada Dianne Hardianti Moehario, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Atase Pertahanan RI Brigjen A. Chasib dan Konsul Jenderal RI di Toronto Bambang C. Gunawan. Selanjutannya rombongan langsung menuju ke Hotel Westin Harbour Castle, tempat Presiden SBY dan Ibu Ani menginap selama berada di Toronto.

Agenda utama kunjungan kerja Presiden SBY di Toronto adalah untuk menghadiri KTT G20. Namun, Prsiden SBY juga diagendakan bertemu sejumlah pemimpin dunia untuk membicarakan hubungan bilateral. Mereka, antara lain, Presiden AS Barack Obama, Presiden Tiongkok Hu Jintao, dan PM Vietnam Nguyen Tan Dung. Presiden SBY dan rombongan dijadwalkan meninggalkan Toronto menuju Ankara, Turki pada hari Minggu (27/6) malam.

Mendampingi SBY dalam kunjungan kerja kali ini antara lain, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Mensesneg Sudi Silalahi, Menkeu Agus Martowardojo, Mendag Marie Elka Pangestu, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menakertrans Muhaimin Iskandar, Kepala BKPM Gita Wirjawan, Ketua DPD Imran Gusman, serta Juru Bicara Presiden Dino Patti Djalal dan Julian A Pasha.

Jakarta  - Peristiwa bersejarah hari lahirnya Pancasila mempertemukan dua tokoh terpopuler di Indonesia saat ini, yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden RI periode 2001-2004, Megawati Soekarnoputri.

Kejadian itu terjadi di Gedung MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, saat keduanya memenuhi undangan untuk mengikuti upacara peringatan "Pidato Bung Karno pada Hari Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945".

"Yang saya cintai dan muliakan, Presiden RI yang kelima Ibu Megawati Soekarnoputri," demikian penggalan salam dalam pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang spontan disambut tepuk tangan para undangan.

SOROWOAKO, SP- Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo meminta komitmen baru Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang pengelolaan tambang di Tanah Air, terutama kontrak karya pertambangan. "Sebab aturan yang ada selama ini melanggar Undang Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 33," kata Gubernur Syahrul Yasin Limpo di Makassar, Ahad (2/5), menanggapi penguasaan lahan tambang yang sangat luas oleh perusahaan pemegang konsesi tambang yang berbanding terbalik dengan kontribusinya terhadap daerah yang sangat kecil.

Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa "Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat". Untuk itu, Gubernur Syahrul berharap agar Presiden membuat komitmen baru antara daerah dan pusat dalam pengelolaan tambang agar penguasaan lahan bagi investor dilakukan secara sewajarnya agar potensi sumber daya alam dapat dimanfaatkan sebesarnya untuk kesejahteraan rakyat dan kemakmuran dapat tercapai, terutama masyarakat di sekitar lokasi pertambangan.

Presiden SBY sangat prihatin dan menyayangkan insiden berdarah yang terjadi di kawasan Koja, Tanjung Priok, menyusul upaya penertiban makam Habib Hasan bin Muhammad Al Haddad atau dikenal dengan sebutan Mbah Priok oleh Satpol PP Pemda Jakarta Utara. "Seharusnya benturan ini bisa dicegah dan pihak keamanan menggunakan cara-cara persuasif," kata SBY dalam keterangan pers di halaman Kantor Presiden, Rabu (14/4) tengah malam.

Surat kepada Presiden

Jakarta - Pak Presiden, seorang kawan yang mengaku selalu mengikuti tulisan-tulisan saya kemarin menyampaikan beberapa rincian tentang apa yang anda lakukan saat anda berpidato. "Kalau dia sedang bicara, tangannya pasti menengadah, telapak tangannya dadah, membuat lingkaran dengan jempol dan telunjuk, menarik nafas panjang, telunjuknya berdiri, bibirnya menciut," tulisnya dalam surat yang ia kirim untuk saya.

Saya penasaran pada pengamatannya. Apakah anda benar seperti itu, Pak Presiden? Maksud saya, apakah anda sedang mencontoh gestur Barack Obama? Atau meniru bagaimana cara 'anak Menteng' itu meyakinkan orang banyak untuk mendukung dirinya?

Seorang warga etnis Tionghoa di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur mempertanyakan mengapa agama Kong Hu Cu tidak tercantum di KTP baru, padahal dia terdata sebagai pemeluk Kong Hu Cu berdasarkan KTP lama dan Kartu Susunan Keluarga.

Bingky Irawan menceritakan hal itu terjadi saat dia akan memperpanjang Kartu Tanda Penduduk dengan membawa KTP lama dan Kartu Susunan Keluarga. Pada dua dokumen itu, kata Bingky, jelas tertera bahwa dia beragama Kong Hu Cu.

JAKARTA,SP.com - Partai Golkar menginginkan koalisi dengan pemerintah terus berlangsung hingga 2014 meskipun ada perbedaan sikap soal temuan fakta dalam kasus Bank Century.

Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan, Partai Golkar mendapat kabar gembira karena dari komunikasi yang dilakukan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono keduanya berharap agar koalisi terus berlangsung hingga 2014.

JAKARTA, SP.com - Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memiliki kewenangan penuh untuk merombak kabinet atau reshuffle. Golkar merasa berada dalam tekanan.