Makassar, SP – ”Alam reformasi mengubah hidup saya. Lantaran di momen itulah saya bisa menjadi Wakil rakyat dari Partai Golkar. Untung ada reformasi. Andaikan tetap berkuasa Orde Baru, saya mungkin kesulitan menjadi wakil rakyat.” ucap Nasran Mone mengawali pembicaraan dengan Semangat Pagi di ruang kerjanya.

Makassar, SP – Pembukaan kran reformasi membuat dunia politik bagaikan lahan baru yang cukup menjanjikan. Pasalnya, para legislator dinilai amat berpengaruh di dalam mewarnai sistem pemerintahan. Pantas saja kalau profesi itu ramai digeluti banyak orang.

Seiring perkembangan itu, pada lain sisi justru pemain politik terkesan dianggap kurang bagus di mata masyarakat. Lantaran mereka sudah terlanjur tersangkut ’pasal’ menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan.

DULU, ketika zaman Orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto, tidak ada pihak atau orang yang berani mencoba mengamandemen isi UUD ’45. Dan, barang siapa yang coba berniat mengubah isi UUD tersebut, pasti akan berhadapan dengan sanksi hukum.

Makassar, SP-Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sulsel, Drs HA Yaksan Hamzah, MS menilai desakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel agar Pemprov menghapus honor Pegawai Negeri Sipil (PNS), masih perlu dikaji lebih jauh mengingat honor bagi PNS yang diberi tugas menangani suatu kegiatan merupakan penghargaan kepada yang bersangkutan.

Makassar  - Tunjangan beras Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebesar Rp. 567 juta, dipertanyakan oleh Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan.

Dalam rapat evaluasi APBD 2010 di Makassar, Jumat, komisi D menilai tunjangan kepada pegawai PSDA Sulsel yang berjumlah sekitar 400 orang terlalu besar dan tidak dianggarkan dalam tahun anggaran berjalan.

Makassar  - Hasil Reses anggota dewan Daerah Pemilihan (Dapil) Makassar IV, 2-7 Agustus lalu menemukan adanya pelanggaran dokumen izin-izin Tempat Hiburan Malam (THM).

Juru bicara Dapil Makassar IV, Muhyina Muin, mengatakan hal tersebut usai membacakan hasil reses ketiga pada sidang paripurna di Kantor DPRD Kota Makassar, Kamis.

Makassar, SP – Masyarakat miskin sudah berpeluang untuk menjadi sejahtera. Itu kalau tidak ingin disebut jutawan. Maklum, Presiden SBY mengucurkan cukup banyak dana bagi seseorang yang tergolong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pengusaha kecil seperti ini berpeluang mendapat kucuran dana dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah disediakan 19 bank. Misalnya, BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin.

TAKALAR, SP-Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), Achmad Daeng Se're, melakukan sosialisasi putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) dan Undang-undang Dasar (UUD) Negara tahun 1945 di Kabupaten Takalar, Senin (9/8) pekan lalu.